LEGALITAS HOMESCHOOLING PRIMAGAMA PAKUWON CITY SURABAYA DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG

UU 1945 Negara Kesatuan Repuplik Indonesia Pasal 31.

  • Ayat (1) : Setiap negara berhak mendapatkan pendidikan.
  • Ayat (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.

Undang-undang sistem pendidikan Nasional.

  1. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
  2. Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Surat edaran Menteri Pendidikan Nasional Repuplik Indonesia No.107/MPN/MS/2006.

  1. Setiap orang yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C, masing-masing memiliki hal eligibilitas S dan SMA/MA/SMK untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
  2. Status kelulusan program pendidikan kesetaraan Paket C memiliki hak eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.
  3. Setiap lembaga diminta mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut diatas agar tidak diindikasikan melanggar Hak Asasi Manusia
  4. Klik disini untuk melihat isi dari surat edaran menteri : Surat Edaran Menteri.pdf

Ijin Dinas Pendidikan kota Surabaya No: 421.9/1695/436.6.4/2013.